tugas agama

PENDAHULUAN

Paroan atau bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Pelaksanaan paroan tanaman karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Sindang marga sudah berlangsung sekitar tahun 80-an. Alasan masyarakat melakukan paroan tersebut adalah antara pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan intinta adalah sama atau mereka saling membutuhkan.
Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesame manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

PEMBAHASAN
PAROAN KEBUN

A. PENGERTIAN PAROAN KEBUN
Paroan atau bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.
Paroan atau bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.
Sehungan dengan masalah ini Islam telah diatur, bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong adalah sangat dianjurkan. Sabda Rasul:

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bertani sistem bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong menolong. Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa siapa yang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka hendaklah ia menanaminya atau memberikanya kepada saudaranya untuk dikelola. Jika ia tidak mau menyerahkanya kepada saudaranya maka ia sendiri yang harus menanami atau mengolahnya”.
Dari pernyataan diatas daapat dipahami, bahwa pengelolaan lahan pertanian bagi orang islam merupakan suatu keharusan. Sebab apabila tidak dikelola atau dibiarkan terlntar, tidak ditanami maka suatu perbuatan yang mubazir. Islam tidak menghendaki ummatnys berpangku tangan, oleh karena itu apabila orang yang punya lahan atau tanah terlantar maka ia harus menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya, sehingga lahan itu menghasilkan, dan menguntungkan kedua belah pihak dengan cara membagi hasilnya.
Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem paroan atau bagi hasil telah berlangsung pada masa Rasulullah SAW masih hidup dan beliau sendiri melakukanya. Artinya perjanjian paroan atau bagi hasil adalah suatu kerjasama yang halal dilakukan oleh manusia, namun tidak semua urusan atau usaha yang halal dilakukan. Kerjasama yang dibolehkan adalaah kerjasama kebaikan. Dengan kata lain, dengan kerjasama masalah yang dilarang atau haram tidak dibolehkan, seperti kerjasama melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain atau seluruh perbuatan yang diharamkan.
Dasar hukum paroan atau bagi hasil pertanian ini berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini diketahui secara jelas adalah As-Sunnah (perbuatan ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW). Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Rosulullah SAW memperkejakan penduduk khaibar sebagai petani dengan upah separoh dari hasil tanaman (buah-buahan ataupun biji-bijian) yang tumbuh pada lahan pertanian yang dikelola.

B. MACAM-MACAM BENTUK PAROAN DALAM ISLAM
Yang dimaksud dengan macam-macam paroan atau bagi hasil dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan yang berkaitan dengan bidang pertanian saja. Hal ini perlu dibatasi, karena bagi hasil atau kerja sama dalam pembagian hasil dari sesuatu yang dikerjakan sangat luas, misalnya dalam bidang perdagangan, perburuhan, dan lain-lain termasuk bidang pertanian ini.
Masalah bagi hasil dalam bidang pertanian ini, maka diketahui ada dua macam bentuk kerjasama bagi hasil atau paroan, yaitu:
1. Musaqah
Musaqah adalah mufa’alah berasal dari kata as-saqy, adalah nama pepohonan penduduk hijaz atau madinah yang sangat memerlukan saqi atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu al-musaqah artinya penyiraman. Menurut syara’ musaqah berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri, yang diberikan setelah selesai musim panen atau petik.
Yang dimaksud dengan musaqah adalah bentuk kerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang uapah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.
Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan musaqah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pengelola atau pemelihara, yang upah dari pemeliharaan ituadalah hasil dari kebun itu sendiri.
Dalam perjanjian kerjasama pertanian bentuk musaqah baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun musaqah ada dua yaitu: ijab dan qabul.
Syarat-syarat musaqah antara lain adalah:
 Pohon atau tanaman yang dimusaqahkan (dipelihara) diketahui sifat-sifatnya
 Masa pemeliharaan ditentukan atau ditetapkan dengan jelas
 Akad dilakukan sebelum Nampak baik hasilnya
 Biaya, upah, dan lain-lainnya juga ditentukan secara jelas
Para fuqaha sepakat bahwa tanaman yang boleh dijadikan akad dalam musaqah adalah tumbuh atau tanaman yang bersifat tahan lama atau kuat, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak boleh dijadikan akad musaqah adalah seluruh tanaman yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran.
2. Muzara’ah
Muzara’ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian atau pengelolaan kebun dan sejenisnya. Pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada petani agar diusahakan, dan hasil dari pertanian itu dibagi antara kedua belah pihak. Muzara’ah berasal dari kata az-zar’u yang artinya ada dua cara, yaitu; menabur benih atau bibit dan menumbuhkan.
Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan, bahwa muzara’ah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.
Untuk mengetahui pengertian muzara’ah secara jelas, maka dikemukakan beberapa pendapat ahli fiqih salaf yaitu:
 Menurut ulama hanafi
Muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerjasama ini boleh penggarap (petani) bertindak sebagai penyewa, untuk menanami tanah dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamanya. Dan boleh juga pemilik lahan hanya meperkejakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu.
 Menurut ulama maliki
Muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si petani penggarap mendapat upah boleh berupa sejumlah uang dan boleh berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
 Menurut ulama syafi’i
Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan petani untuk menggarap atau mengelola lahan itu, dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaanya. Dalam hal ini bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan, petani hanya membuka lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperolah hasil. Jika bibit atau benihnya berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Keduanya adalah tidak sah, karena menyewakan tanah dengan imbalan dari hasil pengelolaan. Sebab bisa saja petani mengalami kerugian apabila gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.
Dari pengertian-pengertian muzara’ah menurut ulama fiqih salaf dimuka, maka dapat dipahami bahwa yang disebut muzara’ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan. Kebanyakan fuqaha menyatakan bahwa perjanjian muzara’ah hukumnya tidak boleh, sebab petani penggarap belum jelas akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu.
C. CARA MENENTUKAN DAN BESARNYA HASIL PAROAN
Cara menentukan bagi hasil paroan adalah menyangkut waktu pelaksanaan bagian masing-masing pihak. Antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Para fuqaha sependapat, bahwa waktu pembagian hasil (paroan) dilakukan setelah panen, atau setelah kelihatan hasil dari tanaman yang ditanam, dan biasanya didasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati serta dengan suka rela. Kemudian hasil bagian masing-masing ditentukan berdasarkan perjanjian awal, apakah hanya bagi hasil tanaman saja atau, ataukah dibagi lahan beserta tanaman yang dikelola. Hal ini juga ditentukan bergantung dengan bentuk paroan yang dilakukan, artinya jika mereka melakukan musaqah maka yang dibagi hanyalah hasil dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika muzara’ah maka yang dibagi adalah tanah dan hasil tanaman.
Menurut syari’at Islam, besarnya pembagian paroan bidang pertanian, baik mengenai hasil tanaman yang dikelola maupun yang termasuk lahanya adalah bermacam-macam, yaitu separo atau setengah, sepertiga, dan adapula seperempat atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukanya.
Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Bagi umat Islam di Indonesia sudah ada ketentuan khusus mengenai pembagian hasil paroan bidang pertanian ini, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Ppts/Um/9/1980 yang menjelaskan tentang perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yakni masing-masing seperdua bagian atau seimbang.
Sehubungan besar pembagian hasil paroan bidang pertanian ini ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

Kemudian dalam hadist rasulullah SAW yang diriwayatkan muslim dari Ibnu Umar r.a ditegaskan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan pohon-pohon kurma dan tanahnya keoada orang yahudi di khaibar untuk menanamnya, dan mereka menerima separoh dari hasil tanaman itu. Lafaz hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Maksud hadist diatas adalah pembagian antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah masing-masing seperdua atau separo bagian. Juga boleh sepertiga ataupun seperempat sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan diantara mereka yang melakukanya.
Dengan demikian boleh saja orang yang melakukan paroan pertanian itu membagi hasilnya satu bagian untuk pemilik lahan, satu bagian lagi untuk penggarap, atau dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Disisi lain, tidak boleh dijanjikan pihak yang lain akan mengambil bagian yang lainya apabila terjadi kerusakan. Misalnya pemilik lahan boleh mengambil bagian penggarap apabila lahan bagianya mengalami kegagalan panen, atau tanaman diatas tanah bagianya rusak. Atau sebaliknya, tidak boleh dijanjiakn penggarap oleh mengambil bagian pemilik lahan apabila bagian penggarap gagal panen atau rusak.

D. PELAKSANAAN PAROAN TANAMAN KARET DI DESA SINDNG MARGA
Praktek paroan tanaman karet yang dilakukan msayarakat desa Sindang Marga sudah berlangsung sekitar tahun 80-an. Faktor atau alasan masyarakat melakukan paroan tersebut, menurut keterangan beberapa orang responden dari pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan intinya adalah sama (saling membutuhkan).
Paroan tanaman karet di desa Sindang Marga ini sudah berlangsung cukup lama. Hal ini terjadi karena saling membutuhkan antara pemilik lahan dan dengan para petani, yang pada umumnya tidak memiliki tanah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam karet. Para pemilik lahan yang sebelum masih berupa lahan kosong (hutan belantara), mereka tidak mampu untuk menggarapnya sendiri, karena alasan hutan belantara itu tidak dimanfaatkan, maka mereka meminta petani untuk membuka lahan itu sebagai ladang, kemudian ditanami karet dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Karena itu petani penggarap mau menerima tawaran kerjasama paroan tanaman karet tersebut.
Pelaksanaan paroan tanaman karet di desa Sindang Marga pada umumnya dilakukan secara tradisional, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Mereka lakukan tidak secara tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT dan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu mencatat atau dibuat surat perjanjian.
Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kepercayaan kata-kata yang telah diucapkan, oleh karena itu tidak pernah ingkari dari perjanjian sekalipun merasa rugi. Sudah menjadi keharusan bahwa setiap melakukan paroan tanaman karet ditentukan batas waktu pembagianya. Penentuan batas waktu pembagian itu ditetapkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam menentukan waktu pembagianya diperhatikan umur dari tanaman tanaman karet yang ditanam. Pada umumnya karet itu 6 tahun baru menghasilkan atau dapat disadap getahnya. Pembagian hasil tanaman karet pada umumnya ketika telah berumur tiga tahun, karena pada umur tersebut sudah dapat diketahui bahwa karet tersebut tumbuh baik atau kecil kemungkinan akan mati atau rusak. Jika terjadi kerusakan sebelum tanaman karet dibagi menurut responden, yang bertanggung jawab adalah petani. Bentuk tanggung jawab yang bebankan kepadanya adalah menanam kembali karet yang rusak atau menggantinya dengan yang baru.
Sedangkan apabila setelah terjadi pembagian tanaman karet, terjadi kerusakan pada bagian pemilik lahan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik lahan itu sendiri. Sebab sejak terjadi pembagian tanaman karet, maka sejak saat itu masing-masing bertanggung jawab terhadap hak miliknya.

E. CARA PEMBAGIAN TANAMAN KARET DAN BESARNYA BAGIAN MASING-MASING
Cara pembagian tanaman karet yang dilakukan masyarakat desa ini sangat sederhana. Setelah karet yang ditanam oleh petani penggarap berumur lebih kurang 2 hingga tiga tahun. Maka diadakan pembagian untuk dimiliki masing-masing pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Pembagian dilakukan dengan mengukur luas lahan yang ditanami karet, kemudian lahan tersebut dibagi dua bagian, yakni sebagian untuk pemilik lahan dan satu bagian yang lainya untuk petani penggarap. Artinya bagian masing-masing sama besar atau sama luas lahanya. Setelah itu dibuat surat pernyataan penyerahan hak milik sebagai bukti adanya penyerahan hak kepada petani penggarap. Tentang posisi ditetapkan berdasarkan arah rumah masing-masing, maksudnya jika rumah pemilik lahan kearah barat, maka bagianya adalah disebelah barat. Hal ini didasarkan kepada kepercayaan para nenek moyang dulu, sebab jika salah menempatkan posisi bagian tersebut akan tidak baik hasilnya, misalnya sering sakit-sakitan atau ditimpa bencana, dan kerugian-kerugian lainya.
Telah dikemukakan tentang tela’ah hukum Islam terhadap cara pembagian paroan tanaman karet dan pengentasan kemiskinan yang disebabkan paroan tersebut. Ditinjau dari segi pembagian sebesar separoh sebagaimana diuaraikan dimuka, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah sejalan syari’at Islam.

KESIMPULAN
Dilihat dari pernyataan ini diketahui bahwa memang benar paroan tanaman karet ini dapat mengentaskan kemiskinan secara individu, tetapi secara perlahan-lahan akan dapat pula mengentaskan kemiskinan secara umum, dengan kata lain perlahan-perlahan perekonomian masyarakat tersebut menuju kea rah tingkat kehidupan yang semakin baik.
Dan ditinjau dari segi cara pembagian sebesar separoh sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan syari’at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Haroen, Nasroen, 2000, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama
Sabiq, Sayyid, 1976, Fiqih Sunnah 3 Jilid Al-Qorikhah: Dar Assaqopatu Al-Islamiyah, jilid 3
Susilawati, 2001, Tela’ah Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paroan Kebon Karet di desa Sindang Marga, Palembang, IAIN Raden Fatah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: