tUGAs pkN sHarah

tugas daRi paK baRyono….

guRu PKn sharah…

Isu-isu politik

Topeng Politik dan Kaburnya Ideologi

Published on May 6, 2009 by Hayadi

Oleh: Masykur Arief Rachman
Penasihat politik The Hasyim Asy’arie Institute Jogjakarta

Meski pengumuman hasil pemilu belum selesai, kini sudah dapat ditebak siapa kira-kira yang menang dalam pemilu saat ini. Dari hasil penghitungan sementara yang diekspos berbagai media, baik elektro maupun surat kabar, Partai Demokrat (PD) yang paling unggul dalam perolehan suara jika dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kemudian, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan seterusnya.

Setelah melihat tren hasil suara seperti itu, sekarang seluruh partai sibuk berkoalisi demi masa depan partai tersebut (berkuasa). Selain itu, koalisi partai tersebut dilakukan untuk mengegolkan capres dan cawapres.

Para elite politik pada saat ini sibuk mencari siapa yang pantas menjadi temannya dan siapa yang akan ”dimusuhinya”. Pada titik ini, dalam dunia politik, persahabatan dan permusuhan dalam waktu sesaat menjadi sangat rentan terjadi. Itu dibuktikan Partai Golkar yang pada awalnya diramalkan tetap berkoalisi dengan PD, namun dalam waktu relatif singkat Golkar memutuskan hubungan dengan PD. Kemudian, Golkar sibuk mencari teman partai lain yang bisa diajak koalisi.

Dalam kondisi seperti itu, partai bisa berkoalisi dengan partai yang sebelumnya dimusuhi, misalnya Golkar bisa berkoalisi dengan PDIP yang sebelumnya menjadi oposisi pemerintah.

Fenomena koalisi yang tak menentu dan serbamungkin pada saat ini akan mendekonstruksi nilai-nilai idealitas dalam ideologi yang diusung partai. Nilai-nilai ideologis menjadi kabur, program-program yang didagangkan partai-partai pada saat kampanye menjadi tak jelas, semuanya ingin dilampaui dalam koalisi. Tentu semua itu demi mencapai kekuasaan.

Dari sini muncul topeng-topeng politik yang banyak dipakai para elite partai politik untuk mencapai kekuasaan. Suara rakyat yang bermuatan ideologis dan harapan dibengkokkan, ditarik ke sana kemari oleh para elite partai untuk mencapai kekuasaan. Konsekuensinya, suara rakyat kehilangan muatan dan esensi. Suara rakyat hanya dijadikan dagangan oleh elite partai untuk mencapai kekuasaan yang akan mereka nikmati.

Dengan demikian, secara tidak langsung elite partai telah membohongi dan menyakiti rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partai untuk membawakan aspirasi, ideologi, dan harapan mereka.

Kini para elite partai yang ingin berkuasa dan memakai topeng dalam rangka mencari teman untuk berkoalisi demi mencapai kekuasaan, menggunakan intrik-intrik, strategi ilmu politik bertopeng. Dalam ilmu komunikasi politik bertopeng, pertemuan antarsesama elite politik bisa saja memasang muka yang ramah, penuh dengan senyum dan tawa, namun menyimpan duri sekaligus madu yang akan diejewantahkan pada saat mereka berpisah.

Dalam waktu singkat, bisa saja tampang ramah itu akan hilang karena pada saat pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan untuk berkoalisi. Di sini, topeng akan dipakai dalam waktu sesaat, namun bisa saja dipakai selamanya bila memungkinkan. Tentu semua itu dimainkan untuk mencapai kekuasaan.

Dalam ilmu politik bertopeng tersebut, yang menjadi motivasi hanyalah hasrat untuk mencapai kesenangan dalam kekuasaan. Para elite politik yang seperti ini, menurut Soren Kierkegaard (1813-1855), hanya menggunakan nilai-nilai estetikus dan melupakan nilai-nilai etis dan religius.

Nilai-nilai estetikus itu bisa diejewantahkan lewat bentuk tingkah laku bertopeng untuk mengelabui orang-orang lain agar bisa diperalat untuk dijadikan tangga mencapai kekuasaan. Topeng tersebut bisa berbentuk wajah yang manis, panuh senyum dan tawa, janji yang menggiurkan, dan seabrek tingkah laku yang sebenarnya palsu dan membohongi diri sendiri serta orang lain.

Orang yang memakai topeng demi tujuan politik oportunis itu sebenarnya telah menghilangkan eksistensi dan mengaburkan ideologinya. Kehilangan eksistensi dan mangaburnya ideologi akan menjadikan manusia hipokrit yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang diembannya dan menjadikan dirinya teralienasi dari dirinya yang sebenarnya.

Nilai-nilai etis yang berupa hubungan dengan orang lain mereka buang, dan parahnya, orang seperti ini akan juga kehilangan kepercayaan atau keyakinan (religiusitas) terhadap dirinya sendiri dan apa yang telah dibangunnya (baca: ideologi).

Orang yang berada dalam ranah estetis, menurut Kirkegaard, adalah manusia paling rendah yang sangat pragmatis. Teori filsafat eksistensialis sepeti ini tak ubahnya teori psikologi yang diusung Sigmund Freud, di mana jiwa manusia itu terdiri atas id, ego, dan superego.

Orang yang hidup dalam kategori estetikusnya Kirkegaard sama dengan hidup dalam dunia id-nya Freud. Mereka yang hidup dalam dunia estetikus atau id itu adalah mereka yang hanya menuruti hawa nafsunya dan melupakan rasionalisasi (ego) yang menjadi polisis sebuah keinginan dan nilai-nilai yang dibangun dari pengetahuan agama, ideologi, tradisi, adat, pemikiran, dan lain-lain yang datang dari luar (superego).

Sebagian besar elite politik pada saat ini telah terperangkap dalam dunia estetikus Kierkegaard dan id Freud. Demi kekuasaan, mereka lupa terhadap eksistensinya dan ideologi yang dibangun bersama dengan masyarakat yang menaruh harapan dan kepercayaan besar kepadanya.

Para elite politik telah menjerumuskan dirinya dalam jurang kemanusiaan yang paling rendah dan mengaburkan eksistensinya. Alih-alih ingin mengaktualisasikan diri dalam kekuasaan, sebenarnya mereka telah menenggelamkan diri mereka dalam lumpur hawa nafsu serakah yang hina. Sebab, yang tampak adalah bagaimana mereka bisa duduk di kursi kekuasaan meski dengan memakai topeng kemunafikan.

Sumber: JawaPosCoId

Politik Surplus Representasi

Published on May 4, 2009 by viktus

Oleh BUDIARTO DANUJAYA
Pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat FIB-UI

Jika Anda mulai bingung kehilangan jejak menelusur janji ”perubahan” pada keriuhan peta koalisi belakangan ini, ingatlah hewan hermafrodit.

Laiknya negatites—istilah Jean Paul Sartre untuk pengalaman baur negatif dan positif—janji senantiasa berkelamin ganda. Menuding masa depan, menggugat masa kini. Membubungkan harapan sekaligus mengungkapkan kenyataan. Celakanya, kombinasinya bisa juga sekadar: membubungkan impian masa depan sekaligus mengungkapkan dusta masa kini.

Belum genap sebulan iklan kampanye sirna dari layar televisi, menguap tak berbekas pula janji-janji perubahan mereka. Dua dari tiga pengusung janji perubahan yang masuk 10 besar Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 hampir pasti berkoalisi dengan masing-masing dari dua partai incumbent yang mereka kecam kebijakannya. Sementara satu lainnya sudah runtang-runtung dengan partai yang fungsionarisnya, bahkan kerap menyatakan ingin menganulir amandemen dan kembali ke UUD 1945 asli.

Janggalkah jika kita sangsi janji perubahan, progresivisme, ekonomi kerakyatan, pasar sosial, negara kesejahteraan, atau entah apa pun mereka sebut namanya, masih akan bisa mereka lancarkan lewat posisi subordinatif yang kompromistis semacam itu?

Naluri surplus representasi

Proses kekuasaan dalam politik demokrasi yang sehat mengandaikan ketegangan konstitutif antara pemusatan dan penyebaran kekuasaan. Antara ekuivalensi dan diferensiasi. Antara konsensus dan disensus.

Pentingnya ketegangan kreatif antara dua proses yang saling berkelindan dewasa-mendewasakan ini tampak dalam pewacanaan paradoks demokrasi Jean-Jacques Rousseau. Memang, niscaya kewajiban negara menghimpun dukungan orang banyak (rakyat) guna membangun legitimasinya untuk berdaulat. Namun, tak kalah penting, kewajiban menjaga agar penggalangan representasi tak mengantarkan negara pada daulat kuasa total seperti pada model Hobbesian. Segenap individu dalam entitas sosiopolitik bernama rakyat itu tetap tidak boleh kehilangan hak-hak individualnya, tidak boleh kehilangan kebebasan untuk berbeda, karena hanya dengan begitu partisipasi segenap pihak dapat tetap terpelihara.

Representasi memang ukuran legitimasi kuasa. Namun, politik demokrasi yang sehat mengandaikan kesetimpalan representasi dengan partisipasi dalam kelindan ketegangan kreatif yang saling mengaklimatisasi tanggap kritis segenap pihak bersangkutan atas pelbagai kemungkinan perbedaan (Connolly: 1995).

Dalam konteks inilah kita melihat naluri representasi berlebihan sebagai salah satu warisan Orba yang belum berhasil kita pupus. Muslihat-muslihat pemilu agar partai berkuasa memenangi mayoritas mutlak, seperti Golkar pada era Orba, sudah sulit dilakukan. Namun, derivasi psikologi politik semacam ini masih tampak dalam kecenderungan membangun koalisi besar berlebihan, sampai tak memedulikan perbedaan mendasar platform para mitra koalisi, sampai melupakan ”janji” mereka sendiri kepada para konstituen.

Naluri ini, misalnya, tampak jelas mewarnai koalisi besar kabinet SBY-JK. Tak mengherankan Golkar balik badan memilih memaksimalkan kadar representasi politik penguasa ketimbang tetap bermitra oposisi dengan PDI-P. Dalam psikologi politik warisan ini, oposisi bukan bagian representasi publik, tetapi sekelompok paria politik, sekadar pelengkap penderita untuk menyilap mata dunia luar seolah kita sudah demokratis.

Naluri ini juga mewarnai pengamanan berlebihan pada kemungkinan disensus. Koalisi berkuasa merasa perlu untuk melakukan penetrasi struktural ke tubuh sejumlah parpol, termasuk Golkar, dengan menempatkan wapres dan beberapa menteri sebagai ketua umum parpol-parpol pendukung koalisi.

Memang beda cara, katakanlah lewat pemilihan resmi ketua umum yang lebih demokratis, tetapi psikologi politiknya sama. Sebuah kecemasan berlebihan atas potensi perbedaan menimbulkan disonansi. Sebuah upaya konsensus menelan habis kemungkinan disensus karena tak percaya bahwa kehidupan koeksistensial membutuhkan agoni berkepanjangan tak kenal lelah untuk saling asah-asih-asuh. Atau, jangan-jangan sekadar keengganan harus senantiasa bersusah payah melakukan deliberasi menghadapi perbedaan kepentingan.

Politik tanpa politik

Jauh dari redup, naluri surplus representasi tetap merupakan fitur politik pasca-Pileg 2009. Lewat slogan ingin membangun pemerintahan yang efektif, ketiga pemenang pileg sama-sama menunjukkan naluri membangun pemerintahan yang kuat dengan menggalang koalisi besar.

Koalisi besar tetapi pragmatis semacam ini jauh lebih merugikan negeri ini jika berhasil ketimbang gagal. Naluri menggalang representasi lintas platform dan ideologi akan menyedot habis posibilitas pembangkangan politik, yang sesungguhnya wajar, bahkan penting karena politik memang percaturan perbedaan kepentingan, cara pandang, dan idealitas perjuangan. Momen-momen kritis semacam ini justru amat penting bagi politik karena merangsang tanggap kritis segenap pihak bersangkutan.

Banyak terbengkalainya agenda reformasi justru menunjukkan kurangnya tanggap kritis para pihak bersangkutan, khususnya pemerintah dan wakil rakyat, akibat kurangnya kekuatan politik penekan. Banyak keprihatinan publik gagal ditangani secara memadai karena lebih diseriusi LSM, pers, mahasiswa, dan pengamat, yang marjinal secara politis, ketimbang pemerintah dan DPR. Contoh paling kasatmata, upaya menghidupkan kembali pengusutan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat dan megakorupsi masa lalu yang notabene perkara hukum, justru dihentikan secara politis di DPR.

Pemerintahan yang terlalu kuat sama mengkhawatirkannya dengan pemerintahan yang kekurangan legitimasi karena bisa menghidupkan kembali ironi yang pernah diucapkan mantan Wapres Adam Malik, ”Semua bisa diatur”. Kita jangan mengulang keyakinan Orba bahwa kita tidak butuh oposisi atau bangsa ini tidak punya budaya oposisi karena itu sama dengan memilih politik tanpa politik.

Oposisi kuat justru penting. Maka, deliberasi terus-menerus hukumnya wajib bagi kehidupan koeksistensial yang sungguh demokratis. Pemerintah menjadi efektif bukan karena representasi berlebihan, tetapi karena deliberasi rasionalitas publik. (kompas)

Politik dalam Pluralisme Budaya

Published on May 5, 2009 by Hayadi

Oleh ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN
Dosen Departemen Antropologi FISIP UI

Pemilihan umum yang lalu kian menunjukkan, demokrasi kita belum menjadi kebudayaan. Mengikuti pendapat Alexis de Tocquiville (1952[1835]), Democracy in America, demokrasi adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang terkandung dalam pikiran warga negara mengenai kesetaraan hak-hak mereka—dimaksud secara implisit tak lain adalah kebudayaan—maka demokrasi kita masih jauh dari cita-cita itu.

Dalam pengertian itu, demokrasi yang kini kita pahami masih demokrasi teknis, mekanistik, dan superfisial. Yang terjadi adalah demokrasi sekadar tempelan nama, direduksi menjadi uang dan kursi, koalisi pura-pura, slogan-slogan, janji-janji kosmetik, dan dominannya kepentingan kelompok elite politik. Ditengarai ada dua wajah politik yang kontras dan dominannya pluralisme budaya dalam kehidupan bangsa kita sebagai pencetus utama fenomena ini.

Dua wajah politik

Jarak yang jauh antara elite politik dan rakyat pemilih menampilkan dua wajah politik berbeda. Elite politik menampilkan perilaku berubah-ubah, tidak konsisten, selama masa menuju pemilu dan sesudahnya. Rencana koalisi yang dikabarkan melalui media cetak dan elektronik berubah-ubah setiap saat. Hampir tiap hari menjelang pemilu lalu, halaman depan koran menampilkan foto dua ketua umum partai berbeda-beda (bahkan diketahui selama ini berseberangan) saling berkunjung. Mereka berdampingan sambil bersalaman seolah menunjukkan kemauan untuk berkoalisi. Pascapemilu, tampilan foto-foto ini berganti topik dengan isu pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi dengan pola kelakuan elite yang sama.

Di kalangan rakyat pemilih, muncul kebingungan, khususnya karena kian tidak jelas bagi mereka calon anggota legislatif mana yang akan mereka pilih. Tidak hanya karena sebagian besar calon anggota legislatif tidak dikenal, tetapi juga sang caleg umumnya mengandalkan kampanye tokoh-tokoh puncak partai alias mereka tidak berkampanye sendiri dengan pemikiran dan program mereka.

Banyak warga berjubel di depan papan yang memasang gambar partai dan caleg pada tempat pemungutan suara (TPS) tanggal 9 April lalu, bingung untuk memilih siapa dan partai apa.

Pluralisme kebudayaan

Dalam pluralisme kebudayaan, tiap kebudayaan dipandang otonom dan ditanggapi apa adanya sehingga kebudayaan yang dominan dianggap selayaknya dominan karena pendukungnya yang mungkin lebih banyak. Hal ini sudah ditengarai hampir seabad lalu oleh JS Furnivall (1938), ahli kebijakan ekonomi Hindia Belanda, dalam The Netherlands Indies: A Study in Political Economy.

Dalam pikiran bangsa kita yang majemuk, hadir kotak-kotak kebudayaan yang tegas batas-batasnya dan kerap diwarnai stereotip dan prasangka. Kotak-kotak kebudayaan itu tidak hanya berbasis etnik atau agama, tetapi juga kepentingan politik berjangka pendek maupun panjang. Hal ini mewujudkan wawasan pikiran yang sempit karena kurangnya ruang berpikir tentang keberadaan pihak lain di luar kelompok sendiri. Terbentuknya banyak partai politik adalah salah satu indikasi.

Pluralisme kebudayaan adalah tantangan besar dalam membangun demokrasi. Demokrasi adalah proses kebudayaan yang menuntut keyakinan tiap warga negara untuk saling menghargai, membangun, dan memelihara toleransi, kesediaan untuk menerima kebenaran pihak lain, dan mengaku kalah dalam pemilu jika memang kalah.

Demokrasi bukan konsep hitam-putih, tetapi proses dialog antarkebudayaan. Mewujudkan demokrasi dalam pluralisme kebudayaan itu amat mungkin karena banyak bangsa lain yang juga pluralistik berhasil membangun demokrasi.

Fenomena menjelang dan pascapemilu lalu menunjukkan, kita masih jauh dari budaya demokrasi yang dicitakan. Mungkin kita baru sebatas membaca sebagian buku teks tentang demokrasi Barat dan mempraktikkannya di negeri ini dan merasa seolah kita sudah mempraktikkan demokrasi. Kita baru sebatas menafsirkan demokrasi sebagai proporsi jumlah kursi di DPR dan rakyat datang ke TPS mencontreng gambar partai dan calon anggota legislatif.

Padahal, demokrasi sebagai kebudayaan adalah suatu sistem nilai dalam pikiran dan kehidupan tentang bagaimana memandang orang lain dalam kesetaraan, menghargai hak orang lain seperti menghargai hak sendiri, yang memandang negeri ini sebagai tempat kehidupan yang sama bagi tiap warga. Demokrasi sebagai suprastruktur, bukan sekadar infrastruktur dan struktur belaka. Kontras-kontras dalam politik tentu kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi.

Sumber: KompasCoId

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: